TULISAN PENALARAN DEDUKTIF

PENALARAN DEDUKTIF

Penalaran deduktif adalah  suatu simpulan yang didapat dari satu atau bahkan lebih pernyataan yang sifatnya lebih umum atau luas . simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum daripada proporsi tempat menarik simpulan itu. Yang disebut proporsi tempat menarik simpulan adalah Premis.

Penarikan simpulan atau yang disebut juga konklusi secara deduktif itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan simpulan dilakukan secara langsung dan penarikan simpulan dilakukan secara tidak langsung.

A.     Menarik Simpulan Secara Langsung

Sekarang kita akan membahas menarik simpulan secara langsung

Simpulan (konklusi) secara langsung ditarik dari satu premis. Sebaliknya, simpulan yang ditarik dari dua premis disebut dengan simpulan tidak langsung.

Sebagai contoh perhatikan kalimat di bawah ini :

1.      Semua S adalah P (premis)

Sebagian P adalah S (simpulan)

Semua Mahasiswa adalah lulusan SMA (premis)

Sebagian lulusan SMA adalah Mahasiswa (Simpulan)

2.      Tidak Satupun S adalah P (premis)
Tidak satu pun P adalah S (Simpulan)

Tidak seorang cantik pun adalah artis (Premis)
Tidak seorang artis pun adalah cantik (Simpulan )

3.      Semua S adalah P (Premis)

Tidak satupun S adalah tak P (simpulan)

Semua Senapan adalah Senjata berbahaya (Premis)

Tidak satupun Senapan adalah Senjata tidak berbahaya (simpulan)

B.     Menarik Simpulan Tidak Langsung

Menarik simpulan secara tidak langsung memerlukan dua premis sebagai data. Dari dua premis ini maka akan dihasilkan sebuah simpulan. Premis pertama adalah premis bersifat umum dan premis kedua adalah premis yang bersifat khusus.

Untuk menarik simpulan tidak langsung ini kita memerlukan suatu premis atau pernyataan dasar yang sifat nya pengetahuan dan semua orang sudah tahu, seperti misalnya 

-          Setiap manusia akan mati

-          Anggrek adalah tanaman berakar gantung

-          Sarjana adalah lulusan perguruan tinggi

Berikut ini adalah beberapa contoh jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan secara tidak langsung :

1.      Silogisme kategorial

Silogisme kategorial adalah suatu silogisme yang terjadi dari tiga proporsi. Dua  proporsi merupakan premis dan satu proporsi merupakan simpulan.

-          Premis yang bersifat umum biasa disebut premis mayor.

-          Premis yang bersifat khusus biasa disebut premis minor.

Dalam simpulan terdapat subjek dan predikat.

-          Subjek simpulan disebut term minor.

-          Predikat simpulan disebut term mayor.

Contoh :

Semua manusia bijaksana

Semua polisi adalah manusia

Jadi semua polisi bijaksana.

Untuk menghasilkan simpulan harus ada term penengah. Sebagai pengubung antara premis mayor dan minor. Term penengah di atas adalah manusia. Term penengah hanya terdapat di premis, tidak terdapat pada simpulan. Jika term penengah tidak ada, simpulan tidak dapat diambil.

Aturan umum silogisme kategorial adalah

a.       Silogisme terdiri atas tiga term : mayor, minor, dan penengah

Contoh :

Semua mahasiswa harus giat belajar

Ani adalah seorang mahasiswa

Ani harus giat belajar.

Term minor = Ani, Term mayor = harus giat belajar, Term penengahnya = mahasiswa

Dalam premis kalau lebih dari tiga term simpulan akan jadi salah.

b.      Dua premis yang negatif tidak dapat menghasilkan simpulan.

Contoh :

Semua harimau bukan serigala

Tidak seekor serigala pun  adalah domba

c.       Bila salah satu premisnya negatif, simpulan pasti negatif.

Contoh :

Tidak seekor jerapah pun adalah sapi

Semua jerapah berleher panjang

Jadi, tidak seekor sapi pun berleher panjang.

2.      Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisonal hipotesis. Kalau premis minornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan konsekuen begitu pula sebaliknya.

Contoh :

jika besi dipanaskan, besi akan memuai

besi dipanaskan

jadi, besi memuai.

3.      Silogisme alternatif adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor berupa proporsi alternatif. Kalau premis minornya membenarkan salah satu alternatif, simpulannya akan menolak alternatif  lain.

4.      Entimen sebenarnya adalah silogisme ini jarang di temukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, ada bentuk silogisme yang tidak mempunyai premis mayor karena premis mayor sudah di ketahui secara umum, yang di kemukakan hanya premis minor dan simpulan.

Contoh :

Semua sarjana adalah orang cerdas

Ani adalah seorang sarjana

Jadi, Ani adalah orang cerdas.

Dari silogisme ini dapat ditarik saru entimen yaitu “Ani adalah orang cedas, dia adalah seorang sarjana”

Reff :

http://fanziprasetia.blog.com/2012/03/16/paragraf-deduktif/

cahyanuaink.blogspot.com/.../penalaran-deduktif.... -

buku cermat berbahasa indonesia Edisi perguruan tinggi-E Zaenal Arifin dan S.Amran Tasai

gambar domisili

gambr 1

cara membuat perusahaan

 

1.       pendirian

 WNI yang ingin mendirikan suatu  perusahaan yang berdasarkan hukum seperti PT  harus mempunyai Akta pendirian PT dan pengesahan dari kemenhukham Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan ke notaris

 

Setelah WNI mempunyai akta Akta pendirian PT dan pengesahan dari kemenhukham langkah selanjutnya WNI harus membuat  Surat domisili usaha

tugas softskill 3

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Wajib daftar perusahaan secara sepintas tampaknya adalah hanya masalah teknis administratif.  Namun demikian pendaftaran atau daftar perusahaan merupakan hal yang sangat penting.Pada dasarnya ada 3 pihak yang memperoleh manfaat dari daftar perusahaan tersebut, yaitu: Pemerintah,Dunia Usaha,Pihak lain yang berkepentingan

Selain itu daftar perusahaan penting sebagai alat pembuktian yang sempurna atau otentik.

Dalam ketentuan Umum Undang – Undang No.3 tahun 1982 disebutkan bahwa :

Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan UU Wajib Daftar Perusahaan pelaksanannya, memuat hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan..

Kewajiban Pendataran

a. Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

b. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan

c. Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban melakukan pendaftaran

Bentuk badan usaha yang masuk dalam wajib daftar perusahaan:

1. Badan hukum 2. Persekutuan 3. Perorangan

4. Perum 5.Perusahaan Daerah, perusahaan perwakilan asing

Badan Usaha Yang Tidak Perlu Menjadi Wajib Daftar

a.  Setiap perusahaan Negara berbentuk perjanjian

b. Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh sendiri

c. Usaha diluar bidang ekonomi

HAKI

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual biasanya bersifat teritorial; pendaftaran ataupun penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. Namun, hukum yang berbeda-beda tersebut semakin diselaraskan dengan diberlakukannya perjanjian-perjanjian internasional seperti Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual di Indonesia mencakup Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang terdiri atas Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas TanamanHak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

PERLINDUNGAN KEJUJURAN ( konsumen)

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk makanan yang dibeli. Namun dalam kehidupan, banyak ditemukan pelanggaran yang merugikan para konsumen dan dapat membahayakan kesehatan.  

Tujuan perlindungan konsumen adalah:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa

3.Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

ANTIMONOPOLI dan PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar dimana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai subtitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu. “Antitrust” untuk istilah “anti monopoli” atau “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istlah “monopoli”

Menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli No 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Anti Monopoli ).

Perjanjian yang Dilarang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1.      Oligopoli: keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.

2.      Penetapan harga: dalam rangka penetralisasi pasar, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, antara lain: Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pasar bersangkutan yang sama.

PENYELESAIAN SANGKETA EKONOMI

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Penyelesaian sengketa secara damai bertujuan untuk mencegah dan mengindarkan kekerasan atau peperangan dalam suatu persengketaan antar negara. Menurut pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan) Piagam PBB penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Negosiasi (perundingan) pertukaran pandangan dan usul-usul antara dua pihak untukmenyelesaikan suatu persengketaan, tidak melibatkan pihak ketiga.

2. Enquiry (penyelidikan) Penyelidikan dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dimaksud untuk mencari fakta.

3. Good offices (jasa-jasa baik) Pihak ketiga dapat menawarkan jasa-jasa baik jika pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan secara langsung persengketaan yang terjadi